Sriwijaya Bidik Kota Pedalaman

Gandeng Maskapai Pemilik Rute Feeder

SURABAYA - Sriwijaya Air terus mengembangkan rute di kawasan pedalaman Indonesia Timur (Intim) yang sulit dijangkau pesawat berbadan besar. Mulai 26 Juni 2010, maskapai tersebut menggandeng perusahaan penerbangan TransNusa Air Service untuk melayani penerbangan antarpulau di Nusa Tenggara Timur (NTT). Caranya adalah menyediakan penumpang dari NTT dengan penerbangan lanjutan dari Surabaya ke kota besar lainnya maupun sebaliknya.

''Untuk kerja sama yang baru pertama kami lakukan ini, Sriwijaya Air menambah satu frekuensi penerbangan Surabaya-Kupang per hari menjadi dua kali. Jika jadwal semula hanya pukul 12.15 WIB, ke depan ditambah satu penerbangan pada pukul 09.45 WIB," terang District Manager Sriwijaya Air Surabaya Eri Soehairi kemarin (23/6).

Tahun ini, maskapai yang memiliki 28 pesawat itu akan mengembangkan program hub and spook untuk wilayah terpencil. Sasarannya adalah daerah yang potensial dalam penambahan penumpang, khususnya ke kota-kota yang masuk rute Sriwijaya. TransNusa merupakan maskapai penerbangan yang memiliki rute feeder di wilayah NTT. Mereka mengoperasikan beberapa pesawat tipe ATR 42, Foker 50, dan BEA 146 yang menampung 25-35 kursi per pesawat.

"Load factor (tingkat angkut) penerbangan ke Kupang selama ini sangat bagus, yakni 95 persen lebih setiap hari dengan Boeing 737-300 yang berkapasitas 141 kursi," lanjut Eri. Dengan kerja sama dan penambahan frekuensi penerbangan itu, dia yakin rata-rata load factor mampu dipertahankan.

Rute yang dilayani TransNusa dan Sriwijaya Air, antara lain, Ende, Labuhan Bajo, Waingapu, Maumere, Alor, serta Tumbulata. Sriwijaya Air akan menjadikan Surabaya sebagai gerbang dari kota-kota kecil tersebut ke Jakarta maupun kota pusat bisnis lainnya. (aan/c6/fat)

Industri Aluminium Perluas Pasar LN Industri Aluminium Perluas Pasar LN

SURABAYA - Industri aluminium dunia sedang bergairah. Kondisi itu dimanfaatkan dua produsen bahan baku logam lunak asal Jatim untuk memperluas pasar di luar negeri. Mereka adalah PT Alumindo Light Metal Industry (ALMI) Tbk, produsen aluminium lembaran, dan PT Indal Aluminium Industry (INAI) Tbk, penghasil aluminium profile dan ekstrusi.

Executive Managing Director ALMI Alim Satria menyebutkan, hingga April 2010, penjualan ekspor Grup Maspion itu meningkat hingga 261 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Selama Januari-April 2009, sales ke luar negeri hanya membukukan 9.788 ton. Tahun bisa mencapai 25.531 ton," katanya di sela-sela pemaparan publik di Surabaya kemarin (23/06).

Dia menambahkan, penjualan ke Amerika Serikat yang menjadi target utama pasar produk ALMI pun naik signifikan. Tahun lalu kontribusinya hanya 37 persen, sedangkan saat ini sudah menjadi 83 persen. Melihat pasar luar negeri yang makin bergairah, ALMI bersiap-siap melakukan ekspansi wilayah. ''Kami mengincar India untuk pemasaran jenis foil. Kalau sheet, kapasitas produksi 9 sampai 10 ribu ton per bulan sudah sold out hingga akhir tahun,'' papar Alim.

Khusus foil, kapasitas ALMI bisa mencapai 2 ribu ton per bulan. Saat ini utilitasnya masih 1.400 ton. ''Kami mencoba maksimal hingga 2 ribu ton. Karena itu, 600 ton akan kami lempar ke pasar India yang memang sangat potensial,'' jelasnya.

Ekspansi serupa bakal dilakukan INAL yang saat ini mengincar pasar Amerika Serikat. Executive Managing Director INAL Alim Prakasa menjelaskan, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan investor dari negeri Paman Sam untuk menambah mesin guna meningkatkan kapasitas produksi 6 ribu ton per bulan. Selama ini kemampuan produksi 12 ribu ton.

''Investasi mesin yang mencapai USD 8 juta hingga USD 10 juta itu dibiayai pihak AS. Mereka juga bakal menampung semua hasil produksi hingga 6 ribu ton. Jadi, semua untuk pasar AS. Realisasi produksi baru bisa dirasakan tahun depan,'' jelasnya. (dio/c4/fat)

PT Inalum Butuh Investasi USD 4 Miliar

Akuisisi Saham Jepang Dinilai Pilihan Sulit

JAKARTA - Opsi membeli 58,9 persen saham kepemilikan Jepang di tubuh PT PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dinilai sebagian kalangan cukup berat. Selain harus menutup dana akuisisi sebesar USD 762 juta, Inalum juga membutuhkan dana investasi sebesar USD 4 miliar untuk memenuhi target dua kali lipat kapasitas produksi.

Ketua Otoritas Asahan Effendi Sirait mengatakan, nilai investasi Inalum saat ini yang mampu menghasilkan 250 ribu ton aluminium adalah USD 2 miliar per tahun. Jika kapasitas ditingkatkan dua kali lipat untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan dalam negeri, maka dana investasi yang dibutuhkan sebesar USD 4 miliar. "Itu juga permasalahan Inalum. Sepertinya kita masih butuh kerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan dana investasi," ujarnya saat seminar di gedung DPR, kemarin.

Saat ini, kapasitas produksi Inalum memang mencapai 250 ribu ton aluminium per tahun. Namun dari jumlah tersebut, 60 persennya adalah untuk ekspor sesuai kesepakatan dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang memiliki mayoritas saham sebesar 58,9 persen. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak pihak ingin agar Inalum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia setelah kontrak kerja sama pertama berakhir pada 2013.

Menurut Effendi, Inalum bisa membeli 58,9 persen saham milik NAA yang mewakili pemerintah Jepang untuk mengakhiri kerja sama sejak 1978. Dana yang dibutuhkan untuk mengambil alih saham tersebut senilai USD 762 juta. Dasarnya adalah perhitungan 58,9 persen dikalikan aset Inalum sebesar USD 1,27 miliar pada 2013 atau pada saat kontrak dengan NAA berakhir. Jumlah aset tersebut terdiri atas PLTA USD 268 juta, smelter USD 143 juta, inventori USD 148 juta, dan aset-aset lainnya USD 65 juta.

Pada 2013, Inalum diperkirakan memiliki uang kas sebesar USD 628 juta, sehingga butuh dana tambahan USD 134 juta untuk membayar saham milik NAA. "Tetapi, sampai saat ini masih dalam bahasan pemerintah apakah Inalum akan dikuasai 100 persen oleh Indonesia atau tetap harus bekerja sama dengan pihak lain," katanya.

Sementara itu, Ekonom International Center for Applied Finance and Economics Institut Pertanian Bogor (IPB) Iman Sugema mengatakan, sejak Inalum beroperasi secara komersial sekitar 30 tahun lalu, perusahaan Penanam Modal Asing tersebut mendapatkan subsidi listrik pemerintah sekitar Rp 1.000 per kwh.

Padahal, harga listrik dari pembangkit dari PLTA Asahan hanya Rp 100 - Rp 200 per kwh. "Jika ditotal, kebutuhan listrik untuk Inalum mencapai 420 megawatt per jam. Subsidi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 3,4 triliun per tahun atau sebesar Rp 102 triliun selama 30 tahun. Kenyataannya, Inalum pada 2003 justru rugi USD 1,225 miliar," kata Imam. (gen/fat)

Dana untuk Penyediaan Listrik akan Ditambah

Pada 2011, Kejar Rasio Elektrifikasi di Daerah

JAKARTA - Sektor kelistrikan, tampaknya, tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Buktinya, pada 2011, dana untuk penyediaan listrik akan ditambah. Wakil Menteri Perencanaan Pembangungan Nasionl (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dalam buku Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 disebutkan pagu untuk listrik diusulkan Rp 7,7 triliun. ''Pagu anggaran itu naik hampir lipat dua, tepatnya 96,4 persen,'' ujarnya kemarin (23/6).

Menurut Lukita, di antara jumlah tersebut, dana yang dialokasikan untuk program dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan Rp 7,667 triliun. ''Sisanya yang Rp 34,5 miliar digunakan untuk pengembangan PLTP skala kecil (PN8),'' katanya. Dia menyebut, penambahan pagu anggaran untuk sektor kelistrikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menaikkan rasio elektrifikasi atau daerah yang teraliri listrik. ''Untuk rasio desa berlistrik, target kita 95 persen pada 2011,'' sebutnya.

Selain sektor kelistrikan, alokasi untuk infrastruktur yang berada di bawah koordinasi kementerian pekerjaan umum (PU) juga dinaikkan. Menurut Lukita, anggaran untuk PU dikatrol 60 persen. ''Basis anggaran untuk PU Rp 30 triliun,'' ujarnya. Sektor lain yang menjadi prioritas adalah perumahan rakyat. Lukita menyebut, anggaran untuk penyediaan rumah sederhana dinaikkan 200 persen. ''Naiknya memang besar. Sebab, baseline mereka (anggaran 2010) memang kecil,'' katanya.

Pada perumahan rakyat, pemerintah menargetkan pengurangan backlog dengan menyediakan perumahan melalui rusunawa sebanyak 170 twin block dan kawasan perumahan 117.010 unit.

Pengembangan jaringan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2011. Sasaran yang ingin dicapai, antara lain, ketahanan pangan nasional. Caranya melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Juga meningkatkan hubungan antarwilayah dengan meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer.

Atasi Lumpur Rp 1,2 T

Pembangunan infrastruktur di Sidoarjo yang rusak akibat luapan lumpur panas juga menjadi program utama pemerintah hingga 2014. Lukita mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sidoarjo Rp 1,2 triliun per tahun. Menurut dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang merupakan penanggung jawab penanganan luapan lumpur. ''Dana untuk BPLS akan diberikan hingga 2014,'' katanya.

Pada 2011, lanjut dia, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan bendungan lumpur Sidoarjo dan pembangunan infrastruktur jalan di sekitarnya. Selain itu, ada kerja sama dengan PT KAI (Kereta Api Indonesia) untuk membangun jalur kereta api yang terendam lumpur.

Sebelumnya, WAKIL MENTERI KEUANGAN yang masih merangkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan dampak luapan lumpur Sidoarjo memang ditetapkan melalui Perpres Nomor 14/2007 tentang BPLS.

Dengan adanya BPLS, biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta terdampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk untuk menangani luapan lumpur, menjadi tanggungan APBN. (owi/c1/oki)

Tren Pelemahan Bursa Regional Berlanjut, Investor Lakukan Aksi Jual

JAKARTA - Koreksi masih melanda Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup turun 9,799 poin (0,33 persen) ke level 2.924,790. Pengamat pasar modal Optima Securities Ikhsan Binarto mengatakan, sepinya sentimen dari dalam negeri dan berlanjutnya tren pelemahan bursa regional membuat investor melakukan aksi jual.

Pelemahan IHSG juga disebabkan imbas koreksi bursa Wall Street pada malam sebelumnya. Pada perdagangan Selasa (22/6), indeks Dow Jones terkoreksi 148,96 poin (1,43 persen) ke 10.293,45. Sedangkan indeks Standard & Poor's 500 melemah 17,86 poin (1,60 persen) ke level 1.095,34. ''Selain itu, pembukaan bursa Eropa dalam koreksi cukup dalam membuat investor memilih melakukan profit taking (ambil untung, Red),'' imbuhnya.

Transaksi investor asing didominasi aksi jual Rp 1,090 triliun, sedangkan beli Rp 933,629 miliar. Nilai penjualan bersih asing (foreign net sell) tercatat Rp 156,514 miliar. Perdagangan berjalan moderat dengan frekuensi transaksi di seluruh pasar 93.350 kali pada volume 5,224 miliar lembar senilai Rp 2,924 triliun. Sebanyak 89 saham naik, 101 turun, dan 83 saham stagnan.

Dalam posisi seperti saat ini, hal paling ideal adalah melakukan profit taking dalam jumlah terbatas atau wait and see dengan menunggu peluang untuk membeli secara selektif. ''Jika ingin melakukan buy on weakness, bisa fokus pada saham yang terimbas sentimen positif aksi korporasi. Seperti Bumi Resources atau Telkom. Selain itu, bisa mencermati saham Mayora dan PGN yang akan membagikan dividen,'' sebutnya.

Rupiah juga mengalami nasib serupa. Berdasar data Bank Indonesia (BI), rupiah berakhir di Rp 9.055 per USD atau melemah jika dibandingkan dengan penutupan sehari sebelumnya Rp 9.033 per USD. ''Ini menjadi indikasi aliran modal keluar walau mungkin sangat tipis,'' ujarnya. (luq/c4/oki)

Midea Electronic Investasi di Indonesia Rp 18,2 Miliar

JAKARTA - Besarnya pasar elektronik dan pemberlakuan bea masuk (BM) nol persen sejak 1 Januari 2010 membuat produsen elektronik Tiongkok berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Yang terbaru, Midea Electronic Co Ltd berkongsi dengan pengusaha lokal untuk menggarap pasar elektronik tanah air.

''Kami bentuk perusahaan patungan. Sahamnya 51 persen milik Midea (Tiongkok) dan 49 persen milik PT Maco Amangraha (Indonesia),'' ujar Presdir PT Midea Indonesia Jino Sugianto kemarin (23/6). Total investasi awal yang diperlukan untuk menggarap pasar Indonesia USD 2 juta (sekitar Rp 18,2 miliar).

Salah satu alasan Midea masuk Indonesia adalah besarnya pasar elektronik yang belum tergarap. Menurut Jino, berdasar data Electronic Marketer Club (EMC), penjualan pada tahun lalu mencapai Rp 23 triliun. Angka tersebut diperkirakan belum sepenuhnya terkumpul dari beberapa produsen elektronik. ''Paling 80 persen dari total yang ada.''

Tahun ini, penjualan elektronik di Indonesia diperkirakan Rp 28 triliun lebih atau meningkat 21 persen daripada sebelumnya. Di samping itu, perekonomian Indonesia stabil dan tumbuh positif. ''Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, sama seperti Tiongkok dan India. Politik tenang, inflasi tidak terlalu tinggi, kurs rupiah stabil. Itu yang jadi kepercayaan kami,'' ungkapnya.

Midea akan menggebrak pasar Indonesia dengan membuka lima kantor cabang. Yaitu, di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Ekspansi itu terus berlanjut pada tahun depan. (wir/c6/oki)

BTN Bikin Pengembangan Transaksi Repo KPR

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengembangkan transaksi repo kredit pemilikan rumah (KPR). Dirut BTN Iqbal Latanro mengatakan, mekanisme repo itu merupakan alternatif memperoleh pembiayaan untuk membantu ekspansi kredit BTN. ''Kerja sama ini difokuskan pada jual beli tagihan KPR senilai Rp 500 miliar,'' katanya kemarin (23/6).

Pada dasarnya, pengertian repo atau repurchase agreement adalah transaksi penjualan instrumen efek antardua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian bahwa pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Mekanisme repo pada kerja sama itu hampir sama dengan transaksi pada obligasi yang diperdagangkan di pasar uang. Tetapi, yang digunakan sebagai underlying transaksi adalah KPR. Hal itu, lanjut dia, merupakan model baru yang dilakukan BTN bersama SMF sebagai upaya pengembangan sistem pembiayaan sekunder perumahan di samping sekuritisasi yang sudah ada dalam bentuk EBA (efek beragunan aset).

Perseroan menyatakan akan kembali membeli hasil repo tersebut dalam jangka waktu 36 bulan ke depan atau tiga tahun. ''Keuntungan lain, bunga yang ditawarkan SMF lebih rendah daripada bunga obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek,'' ujarnya.

Dirut SMF Erica Soeroto mengatakan, dengan dana Rp 500 miliar itu, secara hukum hak atas aset tagihan KPR beralih ke SMF. Tetapi, secara akuntansi, itu masih milik BTN. Pengelolaan aset KPR tetap ditangani BTN seperti transaksi sekuritisasi. SMF berniat terus mengembangkan model transaksi yang bertujuan menyediakan dana jangka menengah dan panjang bagi lembaga penyalur KPR. (luq/c6/oki)